INFLASI DAN PENGENDALIANNYA

Oleh : Sarwo Edi SH,

Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Sijunjung

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia Inflasi merupakan kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Menurut definisi klasik tersebut inflasi terjadi karena tingginya uang yang beredar di masyarakat dibanding yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan nilai uang turun. Penambahan jumlah uang yang beredar dapat terjadi misalnya pemerintah menerapkan sistem anggaran defisit, di mana kekurangan anggaran tersebut diatasi dengan mencetak uang baru. Namun, hal ini malah membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat makin bertambah dan mengakibatkan inflasi.

1. Samuelson (2001), inflasi didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terjadi kenaikan tingkat harga umum, baik barang-barang, jasa-jasa maupun faktor-faktor produksi. Menurut definisi tersebut inflasi merupakan kenaikan harga barang, jasa dan faktor produksi secara umum, kenaikan harga satu atau dua saja tidak dapat disebut inflasi kecuali jika kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kenaikan harga ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Kenaikan faktor-faktor produksi pada akhirnya akan menyebabkan output dari hasil produksi tersebut yaitu harga barang dan jasa naik. Kenaikan harga-harga tersebut menyebabkan daya beli masyarakat menurun atau merosotnya nilai riil uang. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas. Upaya yang bisa dilakukan hanya sebatas mengontrolnya atau mengendalikannya saja.

1. Badan Pusat Statistik, Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang.

Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Indeks tersebut adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

 Dampak inflasi terhadap perekonomian dapat mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1.     Menurunkan kesejahteraan masyarakat

Inflasi dapat menyebabkan nilai uang menurun, sehingga daya beli masyarakat menjadi lebih rendah. Hal ini dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah.

2.     Memburuknya distribusi pendapatan

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dalam perekonomian. Kenaikan harga-harga barang dan jasa dapat menyebabkan masyarakat dengan penghasilan rendah semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3.     Meningkatnya suku bunga

Inflasi dapat menyebabkan meningkatnya suku bunga. Bank sentral mungkin akan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi dapat membuat pinjaman lebih mahal, yang dapat mempengaruhi investasi dan pengeluaran konsumen.

4.     Mendorong investasi spekulatif

Dampak inflasi dapat mendorong investasi spekulatif. Investasi spekulatif adalah investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Investasi spekulatif dapat memperburuk kondisi perekonomian suatu negara.

5.     Menurunnya minat menabung

Inflasi dapat mengurangi minat masyarakat untuk menabung. Ketika harga-harga barang dan jasa terus naik, nilai uang yang disimpan dalam bentuk tabungan akan tergerus. Hal ini dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk menabung dan berdampak pada sumber pendanaan bagi sektor-sektor ekonomi.

Untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi, maka inflasi harus dikendalikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Pengendalian inflasi di tingkat pusat atau daerah adalah tindakan pemerintah atau otoritas kebijakan ekonomi di tingkat lokal atau regional untuk mengelola laju inflasi, yang merupakan peningkatan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa.

Pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Provinsi dan Daerah. Tim pengendalian Inflasi menggunakan strategi meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan melalui implementasi 4K yang disepakati yaitu, mengupayakan Keterjangkauan Harga, menjaga Ketersediaan pasokan, menjamin Kelancaran distribusi, dan meningkatkan Komunikasi yang efektif.

Untuk mendukung pelaksanaan strategi 4K tersebut diatas pemerintah pusat dan daerah melakukan 9 ( Sembilan) langkah dan 6 ( enam ) upaya konkret pengendalian inflasi  yang diarahkan dan dikawal oleh Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan setiap hari senin secara zoom meeting.

 Adapun 9 (Sembilan) langkah langkah pengendalian inflasi tersebut adalah sebagai berikut :

1.     Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan Tersedia.

2.     Melaksanakan Rapat Teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah.

3.     Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting.

4.     Melaksanakan pencanangan gerakan menanam.

5.     Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait

6.     Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.

7.     Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.

8.     Merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian Inflasi.

9.     Memberikan bantuan transportasi dari APBD

Dari 9 ( Sembilan ) langkah tersebut maka diimplementasikan melalui 6 (enam) upaya konkrit yaitu :

1.     Melakukan operasi pasar murah.

2.     Melaksanakan sidak pasar dan distributor.

3.     Kerjasama antar Daerah.

4.     Gerakan menanam tanaman cepat panen.

5.     Merealisasikan Bantuan langsung Tunai ( BTT ).

6.     Dukungan Transportasi dari APBD

Untuk memotivasi pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian inflasi di provinsi dan Kabupaten/Kota maka Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023.. Intensif Fiskal diberikan kepada daerah yang telah melaksanakan langkah langkah dan upaya pengendalian inflasi dengan baik.